Gubernur Aceh dan SKK Migas Sepakati Revisi PoD Blok Andaman
Sorotmata – Banda Aceh, Pemerintah Aceh dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sepakat membuka peluang revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan SKK Migas siap mengakomodasi sejumlah usulan dari Pemerintah Aceh.
“Mereka bersedia mengakomodasi revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh mendukung pengembangan Lapangan Gas Tengkulo dan investasi Mubadala Energy di Blok Andaman. Namun, pemerintah daerah menilai beberapa bagian dalam rencana pengembangan masih perlu penyesuaian agar manfaat ekonominya lebih besar bagi Aceh.
Pemerintah Aceh memfokuskan usulannya pada pola pengolahan gas dan kondensat. Dalam PoD yang telah mendapat persetujuan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, operator berencana mengolah gas dan kondensat di fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading atau FPSO) di kawasan South Andaman. Selanjutnya, operator menyalurkan hasil produksinya ke fasilitas penerima di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Pemerintah Aceh menawarkan skema berbeda. Operator dapat mengalirkan gas dan kondensat langsung ke daratan melalui jaringan pipa. Setelah itu, fasilitas pengolahan darat (Onshore Processing Facility/OPF) di KEK Arun mengolah komoditas tersebut.
Nurlis menilai skema itu memberi peluang lebih besar bagi Aceh untuk memperoleh nilai tambah dari proyek migas tersebut.
“Pengolahan di darat berpotensi menghidupkan kembali industri pupuk dan petrokimia serta menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan fasilitas terapung di lepas pantai,” ujarnya.
