Kolaborasi Tiga Lembaga Dorong Pengembangan Kawasan Kilometer Nol Sabang
Sorotmata – Sabang, Pemerintah Kota Sabang, BKSDA Aceh, dan BPKS Sabang memperkuat sinergi pengelolaan kawasan Tugu Kilometer Nol melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dengan demikian, mereka mendorong wisata berkelanjutan berbasis konservasi serta pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya, Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata, Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, dan Deputi Komersial dan Investasi BPKS Sabang Teuku Ardiansyah menandatangani kesepakatan itu secara simbolis.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid, Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, Sekda Kota Sabang Andri Nourman, serta Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain turut menyaksikan kegiatan tersebut.
Pemko Sabang Dukung Penataan Kawasan
Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menyambut baik kerja sama itu. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga. Selain itu, ia ingin menjadikan Kilometer Nol sebagai destinasi unggulan dengan tetap menjaga lingkungan.
Lebih lanjut, Suradji menegaskan Pemkot Sabang mendukung penuh penataan kawasan. Karena itu, pemerintah ingin lokasi itu semakin tertata, nyaman, dan memberi dampak positif bagi pariwisata serta ekonomi warga.
“Selain menjadi ikon nasional, kawasan Kilometer Nol punya potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah lewat sektor wisata. Karena itu kami berharap semua pihak terus berkolaborasi agar pengembangan kawasan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Suradji di Aula Pulau Weh Kantor Wali Kota Sabang, Jumat (8/5/2026).
Komisi IV DPR RI Soroti Sinergi Antar Lembaga
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid menilai kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar unsur negara. Dengan begitu, pengelola kawasan dapat menata Kilometer Nol lebih baik dan menarik lebih banyak wisatawan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Oleh sebab itu, Kementerian Kehutanan, Pemkot Sabang, dan BPKS harus terus memperkuat sinergi.
Kementerian Kehutanan Tekankan Konservasi
Selanjutnya, Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko mengatakan PKS ini menjadi tindak lanjut arahan Menteri Kehutanan. Sebelumnya, pemerintah daerah, BPKS, dan kementerian terkait telah mengevaluasi pengelolaan kawasan Kilometer Nol bersama-sama.
Ia menegaskan pengelola wisata alam di Taman Wisata Alam Pulau Weh harus mengedepankan prinsip konservasi. Selain itu, mereka juga perlu menjalankan mitigasi risiko lingkungan, ekowisata, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kerja sama ini bukan sekadar agenda administratif. Namun, ini komitmen bersama mengembangkan wisata di wilayah barat Indonesia. Harapannya wisatawan meningkat, UMKM tumbuh, kesejahteraan masyarakat naik, dan lingkungan tetap terjaga,” jelasnya.
BPKS Masukkan Kilometer Nol ke Program Prioritas
Sementara itu, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain menyebut pengembangan Kilometer Nol masuk dalam Rencana Strategis BPKS 2025–2029. Karena itu, BPKS menjadikan kawasan itu sebagai salah satu prioritas pengembangan pariwisata dan ekonomi.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar. Oleh karena itu, BPKS mendorong Kilometer Nol sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang secara berkelanjutan.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap koordinasi antara BPKS, BKSDA, dan Pemkot Sabang semakin kuat. Dengan demikian, tata kelola wisata ekologis yang berkelanjutan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.
